Informasi berita terkini, galeri foto dan artikel lainnya. sumber berita adalah dari Pengadilan Negeri Muaro, informasi juga dirangkum dari berbagai sumber terpercaya seperti Mahkamah Agung RI, Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Padang dan sumber lainnya yang berkaitan dengan dunia peradilan.
E-tilang adalah aplikasi yang memudahkan publik/masyarakat untuk mengetahui berapa jumlah Denda Tilang yang harus dibayarkan.
Sijunjung - Senin (04 Desember 2017) Ketua Pengadilan Negeri Muaro Bapak RENDRA YOZAR DHARMA PUTRA, SH. MH berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 207/SEK/Kp.I/SK/XI/2017 Tanggal 21 November 2017, mengambil sumpah dan melantik Sdri. DINI OKTORINA, SE, sebagai Kepala Sub.bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan pada Pengadilan Negeri Muaro. Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan tersebut berlangsung dengan khidmat dan tertib yang diselenggarakan di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Muaro. Acara dihadiri oleh para para Hakim, Sekretaris, Panitera beserta seluruh para Panmud dan Kepala Sub.bagian masing masing ruangan, pejabat fungsional dan struktural dan seluruh pegawai dan karyawan/ti Pengadilan Negeri Muaro.Di dalam acara tersebut Ketua Pengadilan Negeri Muaro juga menyampaikan pesan-pesan dan arahan kepada Sdri. DINI OKTORINA, SE yang baru saja dilantik agar bisa menjalankan jabatannya dengan sebaik-baiknya.
Selesai pembacaan doa acara dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat serta berfoto dengan Kasubag yang baru saja dilantik.
Penandatanganan Berita Acara Sumpah dan Pelantikan
Foto Bersama setelah acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan
Ditulis Oleh : Firman Hakim, S.Kom
Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Muaro terus berupaya untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Disamping itu, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi melalui prosedur pelayanan informasi
Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum, atau untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya
Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negri meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Urnum