KETENTUAN UMUM TENTANG QUASI DIVERSI MEDIASI DI LUAR PENGADILAN

 

  1. Quasi Diversi Mediasi di luar Pengadilan adalah pengalihan sementara penyelesaian perkara perdata dari proses peradilan ke Lembaga Mediasi di luar peradilan berdasarkan ex-officio Hakim Ketua Majelis yang dimintai memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo dengan melibatkan Mediator Non Hakim atau Mediator Pranata Sosial atau Mediator Autoratif, atau Mediator Mandiri untuk mencapai kesepakatan Diversi Mediasi di luar pengadilan.
  2. Lembaga Mediasi adalah Lembaga Independen di luar Pengadilan terakreditasi Mahkamah Agung dan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan setempat untuk menangani perkara perdata yang bersangkutan atau sebelum terbentuknya Lembaga Mediasi tersebut, quasi diversi mediasi di luar pengadilan dilaksanakan di Desa yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan yang dimintai memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo.
  3. Akreditasi Mahkamah Agung adalah standarisasi penilaian yang memenuhi indikator-indikator atau tolak ukur akuntabilitasan, kemandirian, keintegritasan, dan keprofesionalitasan yang menjadi hak preogratif Mahkamah Agung dalam menilainya.
  4. Peradilan adalah proses penyelesaian perkara perdata yang diselenggarakan di Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Kasasi atau bahkan Peninjauan Kembali.
  5. Mediator Hakim adalah Hakim sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
  6. Mediator Non Hakim adalah Mediator yang memiliki Sertifikat Mediator dari Lembaga Mediasi yang terakreditasi Mahkamah Agung dan terdaftar dalam daftar Mediator di Pengadilan setempat.
  7. Co-Mediator adalah Mediator bersertifikasi atau Mediator Pranata Sosial atau Mediator Autoratif, atau Mediator Mandiri sebagai pendamping Mediator Non Hakim untuk mencapai kesepakatan Quasi Diversi Mediasi di luar Pengadilan.
  8. Mediator Pranata Sosial adalah Pihak ketiga yang netral dan terdapat pada masyarakat pedesaan, seperti para pemuka adat, tokoh masyarakat dan ulama.
  9. Mediator Autoratif adalah Pihak ketiga yang netral dan bekerja di instansi pemerintah.
  10. Mediator Mandiri adalah Pihak ketiga yang netral dan professional untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan keahlian.
  11. Kuasa Hukum adalah orang yang mewakili kepentingan hukum para pihak berdasarkan surat kuasa khusus yang diperuntukan melakukan perbuatan hukum selama proses peradilan berlangsung.
  12. Para Pihak adalah orang yang berkepentingan terhadap perselisihan/persengketaan/perkara sebagaimana dicantumkan dalam resume perkara.
  13. Standarisasi tuntutan adalah batas-batas para pihak dalam menuntut haknya masing-masing disertai dengan pemenuhan kewajiban satu sama lainnya.
  14. Usulan perdamaian adalah pernyataan alternatif solusi dari masing-masing pihak yang bersengketa untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka.

Prosedur Quasi Diversi Mediasi Di Luar Pengadilan

Surat Keputusan Mediator Hakim dan Meditor Non Hakim

 

E-Tilang Ke Atas