Area V

Zona Integritas

PENGUATAN PENGAWASAN

PEMENUHAN

Pengendalian Gratifikasi

  • Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi ? Dokumen
  • Apakah Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan ? Dokumen

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

  • Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian ? Dokumen
  • Apakah telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan ? Dokumen
  • Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi ? Dokumen
  • Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait ? Dokumen

Pengaduan Masyarakat

  • Apakah kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan ? Dokumen
  • Apakah pengaduan masyarakat ditindaklanjuti ? Dokumen
  • Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat ? Dokumen
  • Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti ? Dokumen

Whistle-Blowing System

  • Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan ? Dokumen
  • Apakah Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System ? Dokumen
  • Apakah Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti ? Dokumen

Penanganan Benturan Kepentingan

  • Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama ? Dokumen
  • Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi ? Dokumen
  • Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan ? Dokumen
  • Apakah telah dilakukan evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan ? Dokumen
  • Apakah Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti ? Dokumen

REFORM

Mekanisme Pengendalian

  • Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang

Penanganan Pengaduan Masyarakat

  • Persentase penanganan pengaduan masyarakat

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan

  • Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
  • Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Sipil Negara (LHKASN)